Fahri Hamzah Desak Presiden Jokowi Segera Terbitkan Perppu KPK

Dunia Berita - Jakarta, Presiden Joko Widodo didesak untuk segera menerbitkan Perppu perubahan atas UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

Menurut Fahri, kejanggalan dan permasalahan dalam pemberantasan korupsi sudah cukup banyak. Bahkan, Pansus Angket KPK juga sudah banyak menemukan persoalan dan telah mengeluarkan rekomendasi sementara. Agen Bola

“Kalau saya sih memang sebaiknya presiden menyiapkan perppu. Ini kejanggalan dan permasalahannya sudah terlalu banyak,” kata Fahri di gedung Nusanrara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/8/2017).

Fahri Hamzah juga mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo harus berani menerbitkan perppu untuk mengatasi persoalan pemberantasan korupsi sekarang ini. Karena menurutnya, Presiden Joko Widodo sekarang harus berani bersikap jika ingin memperbaiki sistem karena melihat kejanggalan sudah banyak sekali.

Baca Juga:

Fadli Zon dan Habib Rizieq Nikmati Nasi Kebuli di Mekah

“Jangan seperti yang lalu, ditekan langsung belok,” kata Fahri mengingatkan.

Dia mengatakan, kewenangan yang dimiliki Pansus Angket KPK sangat besar sekali. Selain mengeluarkan rekomendasi, pansus juga bisa memanggil presiden untuk hadir memberikan keterangan.

"Saya mengusulkan supaya Presiden harus ditanya bagaimana sebetulnya ada KPK yang bekerja tanpa koordinasi dengan presiden. Saya sendiri berpendapat seharusnya presiden Joko Widodo dihadirkan, " kata politikus partai keadilan sejahtera itu.  Bandar Bola

"Kalau Jokowi bisa hadir, pansus bisa mendengarkan tanggapan presiden soal apakah wajar ada lembaga yang bekerja memberantas korupsi, tapi kejahatan itu masih tetap ada. Sementara presiden setiap hari berbicara antikorupsi.

"Apa tidak ganjil di kepala presiden? Terus fungsi presiden dalam memberantas korupsi apa? Wong tiap hari ada korupsi kok. Apa boleh presiden mengatakan saya punya prestasi memberantas korupsi? Buktinya tiap hari ada kok,” ujar Fahri Hamzah.

Nah, Fahri berujar, hal yang seperti ini menjadi alasan perlunya Pansus Angket KPK memanggil Presiden Joko Widodo.

“(Tanyakan) ini ada apa? Presiden sadar tidak kalau ada elemen yang bekerja di bawah dia tanpa koordinasi, nangkap sana-sini tapi presidennya tidak tahu,” imbau Fahri Hamzah

Sumber Netralnews