Menyoroti Etika dan Moralitas Pejabat Publik Negara Di Era Jaman Sekarang

Berita Viral || Belakangan ini kaustik ruang publik di Tanah Air, dihamburi berita-berita yang berkaitan dengan perilaku pejabat publik kita yang kurang terpuji ,baik yang menyangkut maslah hukum,politik,dan moral,maupun ekonomi.

Ketua DPR RI Setya Novanto, misalnya terjerat kasus korupsi e-KTP sebelumnya, status tersangka Novanto digugurkan oleh pengadilan dalam praperadilan Negri Jakarta Selatan. Seperti diduga sebelumnya oleh para pakar, bahwa meskipun dalam praperadilan itu dimenangkan oleh Novanto, tetapi Ketua DPR ini dapat dijadikan tersangka lagi oleh KPK.

Selain Novanto, Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, diteriak pembohong dan pendusta oleh para buruh dalam aksi demo 10 November lalu. Itu disebabkan oleh karena keputusan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru ini menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2018 sebesar Rp3,6 juta, di bawah tuntutan buruh sesuai janji kampanye sekaligus kontrak politik gubernur terpilih, yakni Rp3,9 juta.

Jika dirunut ke belakang, bukan hanya Novanto dan Anies sekaligus Sandiaga Uno, tetapi banyak sekali, atau tak terhitung banyaknya elite negara berperilaku seperti itu. Bangsa dan negara ini tidak maju-maju juga disebabkan oleh ulah para pejabat yang tidak bekerja sesuai dengan amanah yang diembannya, dan terus-menerus mengecewakan rakyat yang telah memberikan mandat kepada mereka.

Lemahnya Etika Pejabat

Bagaimana kita menyoroti perilaku pejabat publik seperti itu? Perilaku tersebut sebenarnya telah menodai bahkan menghancurkan etika pejabat publik. Karena suatu tuntutan etika pejabat publik adalah berbuat baik, dan jangan berbohong atau menyimpang dari kebaikan yang sesuai dengan norma-norma masyarakat.

Wujudkan Pertanggung Jawaban Moral

Panggung politik dan kekuasaan yang dipertontonkan oleh para pejabat negara naik di legislatif maupun di eksekutif seperti yang sidoroti ini maupun lainnya, rasanya sangat jauh dari harapan Aristoteles sebgai tempat suburnya watak-watak mulia.

Politik yang korup dan membohongi rakyat sesungguhnya mempertonotnkan watak buas dan licik serta egoistik, sebgaai sahabatnyaMachiavelli, politikus italia. Politik ala Machhiavelli adalah politik menghalalkan segala cara, atau politik tanpa moral, alias demi kekuasaan, persetan dengan moral.

Lalu, bagaimana? Jawabannya yang paling sederhana adalah para pejabat publik negara harus segera memperbaiki moral politik dan etika pejabat publik. Komitmen moral politik harus segera dibangun, dan etika pejabat politik harus dikembangkan tanpa kompromi.

Sumber Terpercaya : netralnews.com